Implementasi Good Government Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Studi Sistem Informasi Rekapitulasi Pada Pemilihan Umum 2024)

Hafidz, Shohibul (2025) Implementasi Good Government Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Studi Sistem Informasi Rekapitulasi Pada Pemilihan Umum 2024). Sarjana (S1) thesis, Universitas Islam 45.

	Text cover (2).pdf Download (4MB)
	Text BAB 1.pdf Download (527kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (422kB) | Request a copy
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (915kB) | Request a copy
	Text BAB 5.pdf Download (218kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (217kB)

Abstract

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia merupakan wujud nyata pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu serentak yang dimulai pada tahun 2019 menghadirkan tantangan signifikan, termasuk beban kerja yang tinggi, banyaknya suara tidak sah, serta rendahnya efisiensi dan akurasi proses rekapitulasi suara. Pemilu 2024 menghadirkan tantangan baru dengan penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), yang bertujuan meningkatkan transparansi dan efisiensi. Namun, pelaksanaan SIREKAP memunculkan masalah, seperti ketidaksesuaian data, kendala teknis, dan penurunan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, yang memandang ilmu pengetahuan sebagai hasil konstruksi pemikiran subjek. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Good Government dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya studi penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada Pemilu serentak 2024. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Penelitian dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIREKAP telah menganut pada prinsip-prinsip Good Government, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi publik. Sistem ini membantu mempercepat proses rekapitulasi dan meningkatkan akses informasi kepada masyarakat. Meskipun demikian, tantangan masih muncul, terutama di daerah 3T, terkait keterbatasan infrastruktur dan kapasitas Sumber Daya Manusia. Selain itu, pembagian otoritas akses yang belum optimal serta keterbatasan peran Bawaslu menimbulkan catatan kritis dalam aspek tata kelola. Secara umum, persepsi stakeholder terhadap SIREKAP cukup positif, meskipun dibarengi kehati-hatian, dengan harapan adanya peningkatan edukasi, pengawasan, dan perbaikan teknis. Dengan evaluasi menyeluruh dan kolaborasi lintas sektor, SIREKAP berpotensi menjadi inovasi teknologi pemilu yang mendukung proses demokrasi yang lebih inklusif dan transparan di masa depan.

Actions (login required)

View Item