Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi (Studi Kasus di Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi)

Alfina Rahman, Siti Noer (2023) Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi (Studi Kasus di Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi). Sarjana (S1) thesis, Universitas Islam "45" Bekasi.

	Text PENDAHULUAN.pdf Download (531kB)
	Text BAB 1.pdf Download (219kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB) | Request a copy
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (216kB) | Request a copy
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (919kB) | Request a copy
	Text BAB 5.pdf Download (102kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (103kB)

Abstract

Pedagang Kaki Lima atau PKL merupakan pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan dengan menggunakan tempat usaha di badan jalan. Masalah utama dalam penelitian ini yaitu masih ada pedagang kaki lima yang melanggar aturan yang terdapat di Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi. Sifat penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi, Satpol PP dan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungan Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, guna menertibkan PKL supaya tidak mengganggu pengguna Jalan Raya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi dan juga di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima masih belum berjalan secara optimal, berdasarkan dari teori George C. Edward III (2005:90) terdapat empat (4) indikator dalam mengimplementasikan kebijakan secara optimal, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Dinas Koperasi dan UKM yaitu kendala finansial, kendala sarana dan prasarana dan kendala staff/pegawai. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM yaitu melaksanakan pembinaan kepada PKL, membuat kajian tentang model-model penataan PKL, merevisi Peratuan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Actions (login required)

View Item