IMPLEMENTASAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING (Studi Kasus: Penerapan SITEPAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi)

Lestari, Violanita Dwiyanti (2024) IMPLEMENTASAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING (Studi Kasus: Penerapan SITEPAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi). Sarjana (S1) thesis, Universitas Islam 45 Bekasi.

	Text PENDAHULUAN.pdf Download (3MB)
	Text BAB I.pdf Download (508kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (319kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (466kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (700kB) | Request a copy
	Text BAB V.pdf Download (156kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (272kB)

Abstract

Penelitian Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi di latar belakangi upaya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pemenuhan dokumen kependudukan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sedangkan tujuan penelitian ini menganalisa pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring pada Dinas Kependududkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunkan paradigma kontstruktivisme menerapkan metode kualitatif. Teknik perolehan data menggunakan studi pustaka, observasi, wawancara. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring sudah optimal. Ditinjau berdasarkan indikator Komunikasi sudah efektif dengan dilakukannya sosialisasi dan koordinasi. Selanjutnya Indikator Sumberdaya dengan adanya pelatihan dan pengembangan SDM melalui sosialisasi dan bimbingan teknis serta memiliki perangkat pendukung yang memadai seperti komputer dan tersedianya wifi. Berdasarkan indikator Disposisi dengan adanya landasan hukum dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan adminduk secara daring dan adanya pengawasan. Kemudian ditinjau dari indikator struktur birokrasi adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pelayanan Adminduk Daring

Actions (login required)

View Item