Collaborative Governance Penerapan Aplikasi Qlue di Jakarta Timur

Nurshidqi, Rafi Argo (2024) Collaborative Governance Penerapan Aplikasi Qlue di Jakarta Timur. Sarjana (S1) thesis, Universitas Islam 45.

	Text Daftar Isi,.pdf Download (776kB)
	Text BAB 1.pdf Download (601kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (492kB) | Request a copy
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (244kB) | Request a copy
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (651kB) | Request a copy
	Text BAB 5.pdf Download (168kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (281kB)

Abstract

Perkembangan teknologi yang pesat saat ini telah mampu mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia talah tersentuh dengan perkembangan teknologi tersebut, termasuk dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penelitian yang mengevaluasi kebijakan komunikasi publik dalam menangani masalah di kota Jakarta melalui aplikasi Qlue, digunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti mengkaji penelitian ini dengan menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode penelitian kualitatif yang di sertai dengan pendekatan penelitian studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini adalah Collaborative Governance merupakan bentuk dari penyelanggaraan pemerintah yang menggunakan basis teknologi, Penelitian yang dilaksanakan di Kampung Tengah Kramat Jati, Jakarta Timur, serta melibatkan masyarakat di sekitar wilayah Kramat Jati. Penerapan Kebijakan Aplikasi Qlue di Kampung Tengah dimulai pada bulan April 2016 setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur oleh Pemerintah Provinsi Jakarta Timur pada tanggal 6 April 2016. Menurut Lurah Tengah kebijakan ini diumumkan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta Timur, Kampung Tengah melakukan sosialisasi secara internal kepada staf dan seksi di dalam kelurahan. Kebijakan Aplikasi Qlue diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 903 Tahun 2016, yang berisi tentang pemberian uang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sesuai instruksi Gubernur. Dalam isi kebijakannya, Ketua RT dan RW diwajibkan untuk menggunakan Aplikasi Qlue, dan juga mengatur tentang insentif uang penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diperoleh berdasarkan jumlah laporan yang masuk melalui Aplikasi Qlue.

Actions (login required)

View Item