PROSES PEMBUATAN PERATURAN DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA BURANGKENG KECAMATAN SETU KABUPATEN BEKASI

Maulana, Wahyu Agis (2024) PROSES PEMBUATAN PERATURAN DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA BURANGKENG KECAMATAN SETU KABUPATEN BEKASI. Sarjana (S1) thesis, Universitas Islam 45.

[img] Text
PENDAHULUAN.pdf

Download (601kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (664kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (79kB) | Request a copy
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (151kB) | Request a copy
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (264kB) | Request a copy
[img] Text
BAB V.pdf

Download (112kB)
[img] Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (117kB)

Abstract

Skripsi ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana proses pembutan peraturan desa oleh BPD di Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, yang melatarbelakangi bahwa masih ada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pembuatan peraturan desa. Permasalahan tersebut diduga karena kurang berperannya BPD dalam proses pembuatan peraturan desa. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis menulis judul skripsi : Proses Pembuatan Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. Tujuan dan kegunaan penelitian ini untuk mengidentifikasi proses pembuatan peraturan desa oleh BPD dalam di Desa Burangkeng Kecamatan Setu. Sedangkan Kegunaan dalam penelitian ini sebagai bentuk pembelajaran bagi peneliti dalam bentuk pengimplementasian teori dalam bentuk pengamatan, wawancara dan tanya jawab yang dilakukan dilapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, dimana penelitian kualitatif yaitu memaparkan atau menggambarkan semua peristiwa penelitian yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan perumusan masalah. Penelitian ini menggunakan satu variabel sehingga kedalaman analisis lebih menekankan pada hasil temuan data lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Proses pembuatan peraturan desa oleh BPD dalam di Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi menunjukkan nilai prosentase sebesar 76,52% berada dalam kategori baik. Hasil ini diperoleh dari berbagai aspek-aspek yang ada dalam indikator-indikator seperti indikator Berpedoman pada kebjiakan yang berlaku adalah 81,30 % berada pada kategori sangat baik, indicator tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada adalah 74,40% berada pada kategori baik, indicator berorientasi kemasa depan adalah 79,20% berada pada kategori baik, indicator berorientasi pada kepentingan umum adalah 72,70% berada pada kategori baik dan indicator Jelas, tepat, dan tidak menimbulkan kekaburan adalah 74,60% berada pada kategori baik. Dalam proses pembuatan peraturan desa oleh BPD ada beberapa hambatan-hambatan yaitu: Kemampuan yang tidak memadai dari anggota BPD dalam penggunaan teknologi, Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki BPD Desa Burangkeng, Kurangnya kemampuan atau skill yang dimiliki anggota BPD, Kurangnya kultur dan budaya yang dimiliki anggota BPD dan tidak ada alokasi anggaran yang disediakan Pemdes Burangkeng. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah : Sebaiknya sarana teknologi yang dimiliki oleh ketua BPD dan kepala desa harus diperbanyak dan diperluas, Sumber daya manusia (SDM) ditingkatkan kemampuannya dan diikuti niat yang sungguh-sungguh, Pengetahuan dan pengalaman Anggota BPD yang dimiliki harus sesuai dengan apa yang diharapkan, Pengalaman Anggota BPD yang kurang harus diperbaiki dan Pendanaan harus disiapkan oleh Pemerintah Desa. Kata Kunci : Peraturan Desa, BPD dan Pemerintah Desa

Item Type: Thesis (TA, Skripsi, Tesis, Disertasi) (Sarjana (S1))
Contributors/Dosen Pembimbing,NIDN Dosen bisa diakses di LINK https://bit.ly/NIDNdosenunismabekasi:
ContributionContributors / Dosen PembimbingNIDN
UNSPECIFIEDSupriyatno, Yanto0429106201
Keywords / Kata Kunci: Peraturan Desa, BPD dan Pemerintah Desa
Subjects: Etika
Ilmu Politik
Kebijakan Publik
Kebijakan
Organisasi
Pemerintahan Daerah
Pelayanan
Sumber Daya Manusia
Ilmu Pemerintakahan
Faculty: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan S1
Depositing User: Mr Wahyu Agis Maulana
Date Deposited: 01 Oct 2024 03:10
Last Modified: 01 Oct 2024 03:10
URI: http://repository.unismabekasi.ac.id/id/eprint/6761

Actions (login required)

View Item View Item