ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG PERKAWINAN (Perkara Nomor 1726/Pdt.G/2020/PA.Bks.)

Alivia, Siti (2024) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG PERKAWINAN (Perkara Nomor 1726/Pdt.G/2020/PA.Bks.). Sarjana (S1) thesis, Universitas Islam 45 Bekasi.

	Text PENDAHULUAN.pdf Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Download (719kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (778kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (327kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (790kB) | Request a copy
	Text BAB V.pdf Download (205kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (439kB)

Abstract

Fenomena sengketa harta bersama akibat perceraian terjadi pada putusan hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara nomor 1726/Pdt.G/2020/PA.Bks, dalam putusan tersebut majelis hakim membagi harta bersama diluar ketentuan yang ditetapkan oleh Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam putusan tersebut pembagian nya 1/3 bagi Penggugat (mantan suami) dan 2/3 bagi Tergugat (mantan istri). Sehingga adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan majlis hakim dalam memutuskan perkara dan mengetahui relevansi putusan nomor 1726/Pdt.G/2020/PA.Bks dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Adapun Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan dalam penelitian yuridis normatif pada tingkatan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Putusan hakim. Dan putusan nomor 1726/Pdt.G/2020/PA.Bks sebagai sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa majlis hakim memutus pembagian harta bersama sebesar 1/3 bagian untuk Penggugat dan 2/3 bagian untuk Tergugat. Pembagian tersebut dilakukan majelis hakim berdasarkan pertimbangan dan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa pihak Tergugat (mantan istri) yang lebih banyak berkontribusi dalam pengumpulan harta bersama dari hasil kerjanya, sedangkan Penggugat (mantan suami) mengakui bahwa penghasilannya memang sedikit. Majelis hakim tidak menggunakan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam putusan nya yang berisi bahwa pembagian harta bersama pembagiannya ialah ½ bagi masing-masing pihak mantan suami dan mantan istri . Dalam hal ini hakim menganggap adil dengan menetapkan pembagian harta bersama dengan 1/3 bagian untuk Penggugat (mantan suami) dan 2/3 bagian bagi Tergugat (mantan istri). Putusan hakim ini sesuai dengan teori hukum progresif Satjipto Raharjo.

Actions (login required)

View Item