Ragam Dinamika Pertimbangan Penetapan Dispensasi Nikah Dari Tahun 2019-2023 Di Pengadilan Agama Bekasi

Sapirah, Bella (2024) Ragam Dinamika Pertimbangan Penetapan Dispensasi Nikah Dari Tahun 2019-2023 Di Pengadilan Agama Bekasi. Sarjana (S1) thesis, Universitas Islam 45 Bekasi.

	Text PENDAHULUAN.pdf Download (3MB)
	Text BAB I.pdf Download (425kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (392kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (508kB) | Request a copy
	Text BAB V.pdf Download (196kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (278kB)

Abstract

Penelitian skripsi ini bertujan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah serta mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bekasi dari Tahun 2019-2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Yakni penelitian hukum yang normative (legal research) berupa studi dokumen, yakni dengan menggunakan sumber-sumber data sekunder berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum. Melalui pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan putusan hakim. Sumber data primer yang digunakan adalah putusan penetapan dispensasi nikah Pengadilan Agama Bekasi. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normative karena penelitian ini menggunakan kaidah hukum dan peraturan yang berkaitan dengan dasar pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Hasil penelitian ini bahwa adanya kebutuhan masyarakat tentang apa yang terbaik bagi anak yang harus dijawab oleh hakim berdasarkan adanya permohonan dispensasi nikah tahun 2019-2023 karena kekhawatiran orang tua, faktor hamil diluar nikah dan pertunangan . Dasar yang digunakan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah adalah pasal 7 ayat (2) serta pasal (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta sesuai Pasal 17 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 demi perllindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam Peraturan Perundang-Undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Serta dalam Qaidah Fiqhiyyah yang menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan

Actions (login required)

View Item