Implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Administrasi Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)

Putra, Fajar Surya (2023) Implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Administrasi Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi). Sarjana (S1) thesis, Universitas Islam "45" Bekasi.

	Text 1. PENDAHULUAN.pdf Download (1MB)
	Text 2. BAB I.pdf Download (147kB)
	Text 3. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (230kB) | Request a copy
	Text 4. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (111kB) | Request a copy
	Text 5. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (527kB) | Request a copy
	Text 6. BAB V.pdf Download (46kB)
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (983kB)

Abstract

x IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS PELAYANAN ADMINISTRASI DI KECAMATAN TAMBUN SELATAN KABUPATEN BEKASI) Fajar Surya Putra Fajarsaga13@gmail.com Institusi (Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam “45” Bekasi) ABSTRAK Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan administrasi di berbagai wilayah di Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada studi kasus pelayanan administrasi di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan tujuan mengidentifikasi dampak implementasi undang-undang ini dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 telah memberikan dampak positif dalam upaya meningkatkan transparansi pelayanan administrasi. Langkah-langkah seperti penyediaan informasi yang lebih mudah diakses dan pemenuhan hak informasi bagi masyarakat telah meningkatkan tingkat transparansi proses administrasi di Kecamatan Tambun Selatan. Selain itu, upaya untuk mendorong akuntabilitas juga terlihat melalui adanya mekanisme pengaduan dan penanganan keluhan yang lebih terstruktur. Partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan administrasi juga mengalami peningkatan. Undang-Undang tersebut telah mendorong terciptanya ruang partisipasi bagi masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap penyelenggaraan layanan publik. Melalui forum-forum partisipatif, masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam pemantauan dan evaluasi pelayanan yang diberikan oleh instansi terkait.Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala dalam implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Kecamatan Tambun Selatan. Beberapa petugas pelayanan masih memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang aturan-aturan undang-undang tersebut, dan keterbatasan sumber daya juga masih menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan yang optimal. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang dampak implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam konteks layanan administrasi di Kecamatan Tambun Selatan. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif dalam perbaikan dan pengembangan sistem pelayanan publik di wilayah ini dan sejenisnya, serta mendorong perkembangan penerapan undang-undang serupa di seluruh Indonesia. Kata kunci: Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pelayanan Administrasi, Transparansi, Akuntabilitas, Van Meter dan Van Horn

Actions (login required)

View Item